Jakarta, DMC  -  Rapat evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan diharapkan dapat mempertahankan opini BPK RI yaitu Wajar Dengan Pengecualian dan meningkatkannya menuju Wajar Tanpa Pengecualian. Hal tersebut sesuai dengan sasaran kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2010 di bidang pengawasan yang dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pasca kegiatan.

Demikian dikatakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto MA, Kamis (4/2), saat memimpin rapat evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemhan Tahun 2009, di Kantor Itjen Kemhan, Jakarta. Rapat yang diikuti oleh perwakilan seluruh satker Kemhan ini dimaksudkan untuk menyampaikan permasalahan yang ada di lingkungan Kemhan atas pengelolaan program dan anggaran yang telah dilaksanakan.

Menurut Irjen Kemhan, rapat juga dimaksudkan untuk menjalin pengertian antara auditor dengan auditan dan menyamakan persepsi dalam proses mencapai tujuan organisasi, serta menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan berulang dan meng-eliminir penyimpangan secara dini pada tahun berjalan.

Pada tahun 2009 lalu, jelas Itjen Kemhan, telah dilakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI terhadap hasil pemeriksaan di Kementerian Pertahanan, meskipun belum optimal dan masih berkendala. Diantaranya yaitu tergelarnya pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Siskom SAI meliputi SAK dan SIMAK BMN, serta sosialisasinya ke 1.594 Satker Kemhan dan TNI dengan jumlah 3.188 personel.

Irjen Kemhan mengajak para pejabat satker Kemhan dalam hal evaluasi dan pengawasan untuk melaksanakan koordinasi yang baik, sharing dalam menemukan solusi, dan membangun saling pengertian untuk dapat duduk bersamamelakukan perbaikan kinerja. Koordinasi ini juga dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, sehingga harapan menuju laporan keuangan Kementerian Pertahanan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat terwujud. (DAS/HDY)