Jakarta, DMC – Pemerintah dirasakan sangat perlu untuk mengambil langkah-langkah Diplomasi kepada beberapa negara di dunia guna mencegah ancaman militer maupun non militer yang akan muncul di masyarakat. Untuk itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada dasarnya merupakan ujung tombak diplomasi di dalam lapisan luar utama, khususnya untuk bidang pertahanan. Terjadinya perang dan tidak terjaga kepentingan nasional dapat berawal dari beberapa kegagalan termasuk kegagalan diplomasi dari Pemerintah.

Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, Jumat (5/2) di Kantor Kemlu.

Menhan berharap disamping Kemlu sebagai penjuru langkah diplomasi dan Kemhan sebagai pemegang komponen utama untuk fokus terhadap antisipasi beberapa ancaman militer tersebut, beberapa Kementerian di LPNK yang memiliki kapabilitas di bidangnya masing-masing juga dapat menyiapkan kemampuan untuk mengatasinya.

Lebih lanjut Menhan mengatakan didalam mengembangkan kerjasama internasional pemerintah khususnya Kemhan tengah melakukan prinsip-prinsip terkait upaya-upaya kerja sama yang berpegang kepada prinsip saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan kepentingan nasional.

“ Kerjasama ini yang juga akan mendorong sinergi diantara Kemhan dan Kemlu dalam mewujudkan apa yang disebut prinsip One Gate Policy,” Ujar Menhan.

Guna membekali para Kepala Perwakilan RI di luar negeri ini, Menhan menjelaskan beberapa prioritas kerja sama internasional dibidang pertahanan yang telah dilaksanakan oleh Kemhan, diantaranya peningkatan kerjasama dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia melalui program-program yang  mendorong  penyelesaian persoalan perbatasan secara damai.

Disamping itu Kemhan mengadakan peningkatan kerjasama dengan negara-negara sahabat yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan kemampuan pertahanan yang mencakup penanganan terorisme, pengembangan SDM, pelatihan dan pendidikan serta transfer teknologi alutsisita.

Lanjut Menhan, kerja sama internasional dengan negara yang memiliki akselerasi terhadap usaha-usaha dalam mewujudkan ASEAN Security Comitee, terutama dengan Asean, sehingga dapat mempunyai satu komite yang solid dan kuat dengan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, penghormatan terhadap HAM dan demokrasi dalam beberbagai forum.

Peningkatan kerjasama selanjutnya adalah dengan negara-negara yang dapat meningkatkan peran aktif dalam program Peace Keeping Operation berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB, serta peran aktif dalam mewujudkan keamanan regional.

Pada kesempatan tersebut Menhan menyampaikan beberapa harapannya kepada para pejabat sebagai Kepala Perwakilan RI di luar negeri ini, diantaranya dapat membantu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pertahanan, dapat memberikan kontribusi terhadap peluang kerjasama  di bidang pertahanan khususnya dalam hal peningkatan pembangunan kapasitas pada persoalan penanganan terorisme, kegiatan pendidikan program penanggulangan bencana, transfer teknologi untuk Alutsista serta juga dapat membantu mensosialisasi dan mempromosikan produk-produk industri pertahanan dalam negeri.

Dalam Raker Pimpinan Kemlu dengan Kepala Perwakilan di Luar Negeri T.A 2010, yang bertemakan “Meningkatkan Sinergi Dalam Pelaksanaan Diplomasi Rakyat Indonesia Guna Mendukung Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Adil,”   Menhan RI dalam pengarahan tersebut didampingi Dirjen Amerika dan Eropa, Kemlu Retno Sari Priayansari,  dan dihadiri oleh 182 Kepala Perwakilan RI di luar negeri, serta 180 staf dari Kedutaan RI di luar negeri lainnya.(MAW/HDY)